Archives 07/05/2025

Kabar duka datang dari wilayah Papua, di mana baru saja terjadi guncangan gempa bumi dengan magnitudo 5.4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa guncangan gempa ini terjadi pada Kamis malam, 8 Mei 2025, pukul 20.15 WITA. Pusat gempa berada di darat, sekitar 23 kilometer arah barat daya dari Kota Jayapura, dengan kedalaman 10 kilometer.

Guncangan gempa yang relatif dangkal ini dirasakan cukup kuat oleh warga di Kota Jayapura dan sekitarnya. Laporan dari beberapa warga menyebutkan bahwa getaran terasa selama beberapa detik dan membuat panik sebagian masyarakat. Banyak warga yang berhamburan keluar rumah untuk mencari tempat yang lebih aman.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, dalam keterangan resminya beberapa saat setelah kejadian, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. “Meskipun magnitudo gempa ini tergolong sedang, namun karena pusatnya berada di darat dan dangkal, getarannya cukup terasa. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan, namun tetap tenang dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan pada pukul 21.00 WITA, belum ada laporan resmi mengenai adanya korban jiwa atau kerusakan bangunan yang signifikan akibat guncangan gempa ini. Namun, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua dan Kota Jayapura telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan asesmen dan pendataan terkait dampak gempa.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan Kota Jayapura untuk segera melakukan pendataan di lapangan. Informasi awal masih minim, namun kami akan terus memantau perkembangan situasi dan segera memberikan informasi lebih lanjut jika ada perkembangan signifikan,” ujar Kompol Marthen Kaihatu, Kabid Humas Polda Papua, saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Guncangan gempa ini terjadi di wilayah yang memang rawan terhadap aktivitas seismik karena berada di jalur pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif. BMKG mencatat, dalam beberapa bulan terakhir, wilayah Papua memang menunjukkan peningkatan aktivitas kegempaan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana gempa bumi terus digencarkan kepada masyarakat setempat.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekretaris Daerah, Bapak Ridwan Mansur, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD. “Kami berharap masyarakat tidak terpancing oleh informasi yang tidak benar dan tetap mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk memberikan bantuan dan penanganan yang diperlukan jika ada dampak dari gempa ini,” katanya. Perkembangan lebih lanjut mengenai dampak dan penanganan pasca guncangan gempa bumi M 5.4 di Papua akan terus diupdate.

Komisi Kepolisian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menunjukkan perhatian serius terhadap kasus hilangnya anggota Polri, Iptu Tomi Marbun, di wilayah Papua Barat. Menyusul berbagai spekulasi dan minimnya informasi detail yang disampaikan pihak kepolisian, DPR mendesak adanya transparansi penuh dalam proses pencarian dan pengungkapan fakta terkait insiden ini. Desakan ini muncul sebagai respons atas kegelisahan keluarga korban dan masyarakat luas yang menantikan kejelasan mengenai keberadaan Iptu Tomi Marbun.

Kejadian hilangnya Iptu Tomi Marbun di Papua Barat menjadi sorotan tajam mengingat kondisi keamanan di wilayah tersebut yang kerap kali diwarnai konflik dan ketegangan. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan upaya pencarian, informasi yang disampaikan kepada publik dinilai masih terbatas dan belum mampu menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Hal ini memicu berbagai asumsi dan spekulasi yang justru memperkeruh suasana.

Anggota Komisi Kepolisian DPR выразили keprihatinan mendalam atas insiden ini dan menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Menurut mereka, transparansi dalam penanganan kasus ini bukan hanya menjadi hak keluarga korban, tetapi juga krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. DPR meminta agar pihak kepolisian tidak menutup-nutupi informasi apapun yang relevan dengan hilangnya Iptu Tomi Marbun, termasuk perkembangan terbaru dalam proses pencarian dan hasil investigasi awal.

Lebih lanjut, DPR mendorong pihak kepolisian untuk melibatkan pihak-pihak independen dalam proses pencarian dan investigasi, jika diperlukan. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini. Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan dan perlindungan bagi anggota Polri yang bertugas di wilayah rawan konflik seperti Papua Barat.

Kasus hilangnya Iptu Tomi Marbun menjadi ujian bagi profesionalisme dan komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk anggotanya sendiri. DPR berharap agar pihak kepolisian dapat segera memberikan kabar yang jelas dan akurat mengenai keberadaan Iptu Tomi Marbun. Kejelasan ini tidak hanya akan mengakhiri spekulasi yang berkembang, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi keluarga korban.